Oleh: mdwmaluku | Agustus 9, 2008

Pemberantasan Korupsi, Politis?

Pemberantasan Korupsi, Politis?

Oleh: Mohamad Ikhsan Tualeka

Koordinator Mollucas Democratization Watch (MDW)

Opini Ambon Ekspres 4 Agustus 2008

Menyimak pemberitaan media massa beberapa minggu terakhir ini, isu korupsi terlihat begitu dominan. Sejumlah unjuk rasa dan dukungan terhadap pemberantasan korupsi, ditahannya Kepala Dinas Informasi dan Komunikasi Maluku Lies Ulahayanan dan mantan Kepala Dinas Kesehatan Maluku Rukiah Marasabessy, serta kahadiran tim Kejaksaan Agung (Kejagung) terkait penuntasan sejumlah tindak pidana korupsi di Maluku, adalah realitas betapa korupsi adalah duri dalam daging yang mesti secepatnya dicabut.

Realitas yang juga menunjukan bahwa pemberantasan korupsi di Maluku mulai menemukan momentumnya. Namun bukannya tanpa kendala, kedatangan tim Kejagung misalnya, ternyata ditanggapai dingin sejumlah pejabat pemerintah daerah Maluku. Mereka yang mestinya diperiksa ternyata mangkir dan tidak memenuhi panggilan.

Berbagai alasan dan pendapat mengemuka, Goerge Leasa Dekan Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon, bahkan mengkaitkan ketidakhadiran pejabat pemerintah daerah ini dengan pelaksanaan pilkada. Menurutnya ”ketidakhadiran para pejabat Maluku memenuhi panggilan Kejagung semata-mata karena proses pilkada belum selesai”. Leasa juga mengatakan ”lepas dari konflik sosial kondisi politik Maluku masih sangat riskan dan akan berpengaruh bagi kondisi keamanan,…pemerintah pusat tidak mau mengambil resiko lebih jauh, yang dapat mengakibatkan pemilukada Maluku sama dengan Maluku Utara”. Ruri Munandar Anggota DPRD Maluku justru menduga ada kepentingan politik yang terselubung, ”saya melihat itu bukan sebagai bagian dari proses keinginan untuk membuat keputusan keadilan terjadi di Maluku. Tapi saya melihat ini sebagai fenomena politik dimana ada presure, ada kepentingan, ada banyak orang yang bermain di belakang itu”. (Ambon Ekspres, 31/07/08)

Bagi penulis, kedua pendapat diatas menjadi kontra produktif dengan upaya untuk sungguh-sungguh melakukan pemberantasan terhadap tindak pidana korupsi di Maluku. Sebab, memakai kaca mata stabilitas keamanan apalagi menghubungkan langkah Kejagung dengan proses pilkada adalah logika dan opini yang menyesatkan.

Kenapa? Kehadiran tim Kejagung mestinya diapresiasi, guna dilakukannya langkah-langkah hukum terhadap sejumlah dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi di Maluku, dan itu sudah menjadi tugas Korps Adhyaksa sebagai aparat penegak hukum. Mengkaitkan keberadaan tim Kejagung dengan pilkada apalagi menuding ada kepentingan politik dibaliknya, justru adalah upaya mempolitisir persoalan hukum dan menggiringnya ke ranah politik. Jika ini tendensinya, tentu merupakan kenyataan yang dapat mengancam momentum pemberantasan korupsi.

Pemanggilan terhadap sejumlah pejabat daerah harus dilihat sebagai langkah maju dalam upaya penegakan hukum. Jangan kemudian disimplipikasi terkait proses pilkada, apalagi sampai membanding-bandingkan dengan pilkada Maluku Utara yang situasi dan subtansi persolannya berbeda. Pilkada adalah persoalan pembangunan demokrasi politik, dan dalam konteks itu sudah terdapat instrumen dan regulasi yang mengaturnya. Jika memang ada persoalan terkait sengketa pilkada, instrumen dan regulasi inilah yang dipakai dalam penyelesaiannya.

Sedangkan upaya tim Kejagung adalah persoalan penuntasan tindak pidana korupsi yang harus secara legowo diserahkan pada mekanisme hukum yang berlaku. Penuntasan tindak pidana korupsi adalah upaya memajukan pembangunan demokrasi di bidang hukum, dan menjadi indikator penting dalam memajukan instrumen demokrasi di Maluku.

Ketidakhadiran atau pembangkangan sejumlah pejabat daerah terhadap panggilan tim Kejagung juga menjadi ironi di tengah-tengah kuatnya keinginan publik agar pemerintah daerah kita dapat menegakan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Akan ada sejumlah pertanyaan yang bakal muncul di masyarakat, kalau mereka bersih kenapa harus takut terhadap pemeriksaan tim Kejagung? Ataukah memang ada kebusukan dan penyalahgunaan kekuasaan yang sengaja ingin ditutup-tutupi?

Mengkaitkan upaya pemberantasan korupsi dengan kepentingan politik dan persoalan stabiliatas keamanan daerah juga merupakan argumen yang tak berdasar dan terkesan melecehkan aparat penegak hukum dan publik Maluku. Aparat dilecehkan selain karena panggilan mereka tidak digubris, menuding kehadiran tim Kejagung sebagai gerakan presure yang bermuatan kepentingan politik sama halnya telah menjastifikasi bahwa tim Kejagung yang datang telah terkontaminasi dengan kepentingan kelompok tertentu. Sebuah tudingan yang menurut penulis sangat merendahkan martabat para jaksa.

Publik dilecehkan, sebab tudingan bahwa stabilitas keamanan akan terancam sama saja dengan merendahkan kapasitas dan kemampuan masyarakat terutama dalam memahami mana persoalan hukum dan mana persoalan politik. Menganggap bahwa masyarakat atau publik di Maluku belum benar-benar dewasa secara politik. Seakan-akan jika ada pemeriksaan terhadap pejabat, publik Maluku akan bergejolak dan terjadi kerusuhan sosial. Pandangan yang terlalu mengada-ada bukan?

Sebenarnya upaya pemberantasan korupsi dihubungkan dengan kepentingan politik juga bukan gejala yang ’haram’ dalam negara demokrasi. Karena politik tentu bukan barang ’nista’ yang harus dijauhi. Bahkan menghubungkan pemberantasan korupsi dengan politik atau politisasi korupsi masuk dalam koridor demokrasi selama itu berdasar pada fakta. Sebab politik bicara mengenai kekuasaan dan bagaimana kekuasaan itu digunakan untuk kepentingan dan tujuan seluruh masyarakat (public goals). Melakukan kontrol dan mengupayakan pemberantasan korupsi dengan alasan sangat politis sekalipun sebenarnya menjadi wajar dalam konteks ini. Sebab, dengan demikian akan ada check and balance dan kontrol untuk memastikan suatu kekuasaan benar-benar diarahkan pada kepentingan rakyat dan bukan dipakai untuk memperkaya diri dan menguntungkan pribadi atau kelompok sendiri.

Artinya, apa pun alasan yang melandasi upaya penegakan hukum dan pemberantasan tindak pidana korupsi sebenarnya menjadi sesuatu yang tak penting untuk diperdebatkan, selama muaranya adalah untuk meredusir penyalahgunaan kekuasaan, menyelamatkan keuangan negara dan memastikan pemerintah dikelola secara bersih dan baik.

Inilah yang harus menjadi pemahaman kolektif seluruh komponen masyarakat Maluku dalam melihat persoalan korupsi. Pemerintah daerah mestinya harus mau berani mengambil langkah-langkah cermat, tegas dan pro terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi. Sebab, mangkirnya sejumlah pejabat daerah dalam pemeriksaan tim Kejagung justru akan semakin mempertegas stigma bahwa pemerintahan daerah di Maluku sangat kental dengan penyalahgunaan kekuasaan dan tindak pidana korupsi.

Menjadi realitas yang kontras dengan apa yang telah dilakukan oleh Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) Teras Narang, dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, Ia menggandeng KPK, Kejaksaan, BPK, BPKP, Kementrian Pemberdayaan Aparatur Negara dan LSM. Semua semata-mata guna memastikan agar sekecil apapun anggaran negara, haruslah benar-benar sampai kapada masyarakat yang berhak. Di Maluku justru beda, hubungan pejabat daerah dengan aparat penegak hukum dan aktivis LSM tak bedanya tikus dan kucing.

Apa yang dilakukan Kalteng harusnya menjadi contoh dan memacu semangat, kerjasama, sinergitas dan kemauan dari pemerintah, lembaga hukum dan masyarakat untuk bebas dari korupsi, serta menumbuhkan optimisme bahwa korupsi bisa dilawan. Sebab, jika terkonsolidasi dengan baik dan tetap disuarakan besama-sama oleh seluas mungkin kalangan dan berdasarkan semangat kolektif, bukan hanya karena tendensi politik atau karena pesanan elite tertentu yang ingin merengkuh kekuasaan, tidak mustahil gerakan anti korupsi nantinya dapat menjelma menjadi senjata ampuh dan kekuatannya efektif dan menggentarkan.

Sekalipun kondisi semacam ini membutuhkan waktu yang lama. Karena gerakan semacam ini mensyaratkan kultur yang kondusif. Kultur yang dimaksud adalah kesadaran masyarakat yang mengalami pencerahan dan menyadari hak dan kewajibannya untuk berpartisipasi dalam proses perencanaan, penyelenggaraan dan kontrol terhadap pemerintah daerah yang berwenang mengelola daerah. Sebagai bagian dari instrumen demokrasi, kesadaran hak dan kewajiban akan melahirkan pola hubungan yang seimbang antara rakyat dan pemerintah. Kultur yang kondusif akan mereduksi setiap upaya mempolitisir pemberantasan korupsi demi melanggengkan kekuasan. Dengan begitu, melawan koruptor? Siapa takut! * * *


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: