Oleh: mdwmaluku | Desember 7, 2008

Korupsi Politik di DPRD Maluku

Korupsi Politik di DPRD Maluku

Oleh : Mohamad Ikhsan Tualeka

Koordinator Mollucas Democratization Watch (MDW)

Opini  Ambon Ekspres  24 September 2008

Seperti diberitakan koran ini, setiap Anggota DPRD Maluku Periode 2004 – 2009 telah menerima uang sebesar 108 juta. Penerimaan ini dilakukan dalam dua tahap, masing masing tahap sebesar 54 juta. Ironisnya lagi, pembagian uang ini dilakukan sebelum penetapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) di Tahun 2006. ( Ambon Ekspres, 20/09/08).

Penulis yakin, akan ada upaya pembenaran oleh pihak-pihak yang terkait dengan persoalan ini. Dengan alasan sudah sesuai dengan prosedur. Ini yang memang kerap kali terjadi. Menunjukan bahawa ada kecenderungan menjalankan dan mematuhi hukum selama ini hanya dengan prosedur, yaitu hukum dijalankan dan dipatuhi dengan kecerdasan rasional saja. Padahal peradaban modern saat ini, sudah sampai pada penggunaan kecerdasan spiritual, dimana aspek spiritual diharapkan dapat menjadi filter horizon yang dapat menjadi subtitusi kemiskinan penegakan hukum.

Skandal di DPRD Maluku tentu masih perlu diungkap lebih jauh, dan barangkali akan melewati jalan terjal, karena semua yang terpapar uang haram ini pasti berupaya memakai berbagai cara untuk berkelit. Akan tetapi kesimpulan sementara atau hipotesa yang mungkin bisa dibangun adalah, pertama, penerimaan dana oleh anggota wakil rakyat dalam jumlah yang besar ditengah impitan ekonomi yang sedang dirasakan masyarakat Maluku saat ini, adalah fakta yang menunjukan kepada publik bahwa politisi yang telah diamanatkan untuk memangku jabatan publik ini, tidak memiliki cukup sense of solidarity.

Kedua, Penerimaan dana dalam jumlah besar sebagai kompensasi atas jabatan politik yang mereka miliki dengan melalui jalan pintas (by pass) untuk memperkaya diri adalah bagian dari parktek korupsi politik. Realitas yang kembali menegasakan kebenaran ungkapan yang dipopulerkan Lord Acton “Power tends to corrupt and absolute power corrupts absolutely”. Bahwa entitas korupsi politik terjalin dan bersemayam dengan praktek pelaksanaan kekuasaan.

Dalam korupsi politik, jabatan politik yang dimiliki dianggap sebagai kesempatan untuk mengeruk keuntungan dan menumpuk kekayaan. Mulai dengan cara sederhana seperti membungkus agenda jalan-jalan atau pelesir dengan dalih ‘studi banding’, menjadi calo atau makelar proyek pemerintah, sampai menerima suap dan bagi-bagi uang yang bukan hak mereka.

Korupsi politik yang dilakukan wakil rakyat dampaknya jauh lebih berbahaya dibanding mereka yang tidak memiliki kekuasaan politik. Sebab terkait dengan keuangan negara yang mestinya diperuntukan dan dapat dikelola untuk kepentingan dan hajat hidup banyak orang. Adalah wujud penghinatan terhadap amanat rakyat, terutama konstituen yang telah memilih mereka. Kekuasaan elektoral diperjualbelikan demi keuntungan pribadi

Alih-alih sebagai legislatif dapat melakukan koreksi anggaran yang dibuat eksekutif, guna mencegah kemungkinan penyimpangan dikemudian hari. Fungsi kontrol justru diabaikan dan mereka ikut sibuk merekeyasa keuangan. Dalam konteks pemberantasan korupsi, sebagai anggota legislatif, mereka gagal memelihara integritas personal dan institusi. Bahkan, mereka kerap masuk dalam jebakan eksekutif untuk mendapat kemudahan fasilitas dan finansial, padahal menghindari jebakan ini amat penting agar anggota legislatif mampu menjadi aktor kridibel guna menahan laju korupsi.

Mereka tidak saja gagal menggunakan jenjang ketinggian otoritas legislatif untuk mengikuti aspirasi yang berkembang ditingkat publik, terutama dalam memberantas korupsi, tetapi selama ini juga gagal dalam melakukan fungsi-fungsi lainnya selain fungsi kontrol. Seperti fungsi legislasi dengan memproduksi undang-undang (baca: peraturan daerah) untuk mengontrol korupsi, dan fungsi representasi, sehinga dapat memperjuangkan dan melindungi konstituen dari dampak korupsi. Hak publik justru dibajak. Realitas yang menjungkalkan akal sehat bukan?. kekuasaan sejatinya adalah amanat rakyat untuk dilaksanakan demi memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat telah dimanipulasi.

Moralitas, asas kepatutan dan kepantasan, nilai-nilai kejujuran (honesty) dan integritas (integrity) yang mestinya dimiliki oleh wakil rakyat telah rela digadaikan demi segepok uang. Menjelaskan bahwa perilaku koruptif yang menyebabkan bocornya keuangan negara ternyata tidak hanya bertahta di eksekutif namun mewabah ke lembaga legislatif. Wakil rakyat di Maluku ini seperti tidak mau ketinggalan dengan kompatriot mereka di sejumlah propinsi dan kabupaten/kota yang sudah lebih dahulu mendekam dijeruji besi.

Sangat pantas kemudian, kasus ini menjadi bidikan awal dalam proses hukum. Sebabnya jelas, dalam kaca mata hukum praktek korupsi politik yang dipertontonkan anggota legislatif ini adalah tindak pidana. Sesuai dengan UU No 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yang mendefenisikan korupsi adalah upaya memperkaya diri atau menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang mempunyai hubungan kausalitas dengan kerugian negara.

Seharusnya korupsi politik tidak akan terjadi, andai saja wakil rakyat yang terhormat ini mau menyadari, bahwa mereka tadinya bukan siapa-siapa. Hari ini mereka bisa tampil necis dengan pakaian bagus, wangi dengan aroma parfum mewah, petantang-petenteng dengan berbagai fasilitas negara, adalah sesuatu yang tidak turun dari langit, tatapi adalah buah dari kepercayaan yang diberikan rakyat, semata-mata agar kepentingan mereka dapat diwadahi dalam pengambilan keputusan politik di parlemen.

Selain sanksi hukum yang nantinya dialamatkan, publik harus dapat mengenali dan mencatat mereka-mereka yang memiliki reputasi buruk, tidak memiliki kapasitas, integritas dan kemampuan sebagai jembatan aspirasi publik. Apalagi terlibat skandal penerimaan uang ’haram’ seperti ini, mesti dibonsai karir politiknya. Mereka yang tak becus menggunakan kekuasaan kala kekuasaan itu dipercayakan kepada mereka, tak pantas dipilih lagi menjadi wakil publik. Meraka adalah contoh politisi yang tak bernurani, yang pantas di hukum dengan tidak memilih mereka dalam pemilu nanti

Politisi yang suka menghalalkan segala cara apalagi dengan jalan memakan uang rakyat untuk memenuhi hasrat pribadinya, adalah politisi busuk yang patut dihindari. Dalam momentum seperti pemilu, publiklah yang memiliki hak untuk memberi dan menarik kembali kekuasaan dari siapapun tergantung pada bagaimana kekuasaan itu digunakan dan diarahkan. Kalau kekuasaan digunakan dan diarahkan semata-mata untuk kepentingan kesejahteraan rakyat, itulah subtansi demokrasi. Namun jika kekuasaan dipakai untuk menimbun kekayaan dan membohongi banyak orang, barangkali kekuasaan dalam diri mereka perlu ditarik dan diberikan kepada yang lebih pantas. * * *


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: