Oleh: mdwmaluku | Desember 7, 2008

Memangkas Partai dan Politisi Busuk

Memangkas Partai dan Politisi Busuk

Oleh : Mohamad Ikhsan Tualeka

Koordinator Mollucas Democratization Watch (MDW)

Geliat pemilihan umum (pemilu) terasa semakin kental akhir-akhir ini. Sepanjang sisi ruas jalan, perempatan jalan, tembok rumah – mulai sudut kota sampai pelosok kampung diwarnai alat peraga partai politik dan gambar calon legislator. Mempertegas akan segera dimasukinya babak baru siklus elit politik. Momentum bagi masuk dan keluarnya politisi di gelanggang parlemen.

Dalam memperebutkan posisi dan memperbanyak distribusi kader di parlemen, berbagai langkah dilakukan partai politik dan politisi untuk meyakinkan calon konstituen. Ibarat toko, semua mempromosikan bahwa mereka penjual produk terlengkap, berkualitas, dan paling mampu memenuhi ekspektasi konstituen.

Realitas yang menyiratkan bahwa menggeluti politik hari ini, tak ubahnya menjalani marketing untuk menguasai pasar politik. Jika marketing bisnis menawarkan barang atau jasa, marketing politik menawarkan gagasan dan strategi bagaimana keinginan publik akan dikelola dalam proses-proses pengambilan keputusan politik.

Dalam konteks itulah persaingan antar sesama partai politik dan politisi menjadi semakin meruncing. Persaingan politik selama itu dilakukan dengan sehat dan terbuka, sejatinya positif bagi kemajuan proses demokratisasi, karena calon konstituen akan memiliki banyak alternatif pilihan dalam menentukan partai politik dan politisi yang pantas mewakili aspirasi mereka. Dengan persaingan yang kompetitif, partai politik dan politisi akan semakin terpacu untuk lebih dekat dengan calon konstituen, jika tidak ingin ditinggal.

Terlepas dari geliat pemilu yang ada, sejumlah persoalan masih menganjal proses politik ini. Pertama, realitas persaingan politik yang terjadi, nyaris tanpa ada perbedaan idiologi yang nyata. Hampir semua partai politik kontestan pemilu menawarkan beragam isu dan program politik yang serupa. Ini tentu akan menyulitkan pemilih untuk membedakan partai politik mana yang layak dipilih.

Mestinya setiap partai politik memiliki idiologi yang kuat, sehingga pemilu dapat dimaknai melalui perdebatan gagasan di kalangan partai politik tentang bagaimana membangun bangsa dan negara (daerah). Perdebatan-perdebatan inilah yang kemudian akan membedakan atau mencirikan partai yang satu dengan partai lainnya.

Dengan basis idiologi yang kuat, juga akan memberi arti penting dalam mereduksi fanatisme yang berlebihan terhadap tokoh atau politisi tertentu yang sampai kini masih mendera kultur sejumlah partai politik di tanah air. Dalam politik, hubungan antara idiologi dan politik adalah hubungan yang tak terpisahkan (Seliger, 1976)

Kedua, terkait hubungan antara politisi dan partai politik. Banyaknya partai politik membuka peluang siapapun dan dari kalangan manapun bisa menjadi politisi partai. Konsekuensinya, partai politik hanya diposisikan sebagai ‘kendaraan politik’ para politisi. Kondisi ini tentu secara terang-terangan ikut mengurangi arti penting partai politik sebagai organisasi politik yang memfasilitasi dan memperjuangkan aspirasi politik masyarakat.

Celakanya lagi, partai politik hanya dianggap penting ketika menjelang pemilu atau pemilihan kepala daerah. Seperti dapat publik saksikan, saat ini melalui partai politik banyak orang seperti berbondong-bondong berebut simpati dan pengaruh untuk menjadi wakil rakyat. Belum lagi kerap munculnya konflik berkepanjangan antar elite di internal partai politik yang menambah buram hubungan relasi politisi dengan partai. Fenomena seperti ini jelas akan melemahkan partai politik. Menjadi pertanda buruk bagi proses demokratisasi. Sebab sistem demokrasi tidak akan berjalan dengan baik tanpa partai politik yang sehat.

Ketiga, maraknya penghianatan terhadap konstituen oleh partai politik dan politisi. Gejala ini membuat publik kecewa, sehingga semakin memudarkan kepercayaan publik terhadap partai politik dan politisi yang ada. Publik merasa partai dan wakil rakyat yang dihasilkan lewat pemilu belum mampu membawa makna yang cukup berarti dalam menyalurkan aspirasi mereka. Publik menganggap, pemilu hanya membuang-buang waktu, energi, dan biaya saja.

Fakta menunjukan bahwa hampir semua partai politik telah dicederai anggota-anggota yang menjadi wakil rakyat di parlemen, baik di tingkat pusat maupun daerah. Dalam sejumlah survei menunjukan bahwa rata-rata kepercayaan publik terhadap partai politik menukik tajam. Ini pula yang ikut mendongkrak tingginya angka golput. Publik merasa selalu dibohongi dan dikhianati para wakilnya yang notabene merupakan anggota partai politik.

KONSTITUEN SEBAGAI PENENTU

Realitas diatas mesti menjadi catatan penting untuk dilakukannya penataan terhadap partai politik dan memperbaiki kualitas politisi. Momentum pemilu sesungguhnya dapat menjadi ajang yang efektif dalam mengejawantahkan gagasan ini.

Dalam pemilu semua calon konstituen adalah hakim dan penentu – dapat atau tidaknya penataan partai politik dan perbaikan kualitas politisi bisa dilakukan. Calon konstituen memiliki mandat untuk memangkas partai politik dan politisi yang hadir di panggung politik hanya untuk merengkuh kekuasaan namun gagal mengarahkan kekuasan untuk kepentingan kesejahteraan rakyat.

Dengan demikian calon konstituen harus dapat mencermati partai politik dan politisinya. Partai politik yang selama ini dikenal tidak memiliki basis idiologi yang kuat, maupun partai yang baru didirikan namun melalui proses instan dan asal jadi, atau memiliki mekanisme rekrutmen kader yang buruk dan bahkan ikut memasok kader mbalelo – tersangkut berbagai skandal di parlemen saatnya untuk diberi hukuman dan dipangkas dari percaturan politik, dengan tidak memilih mereka.

Hal yang sama juga pada politisi busuk. Masuk didalamnya mereka-mereka yang memiliki jejak rekam yang buruk seperti terkait kasus korupsi, narkoba dan tindak pidana lainnya – politisi modal tampang tetapi minim peran – politisi kutu loncat yang kerap gonta-ganti partai demi nomor urut atau nomor jadi saat penentuan calon legislatif, serta politisi karbitan yang tidak pernah mengenyam proses pendidikan dan kaderisasi di internal partai politik (politisi asal comot).

Ya, memangkas dengan menarik kepercayaan yang pernah diberikan untuk diserahkan kepada partai politik yang terbukti mampu dikelola secara apik dan kepada politisi yang dapat memainkan perannya dengan lugas dan cerdas adalah langkah tepat.

Calon konstituen mesti fokus pada bagaimana memilih wakil rakyat yang benar-benar bermoral, siap bertanggung jawab dan memperjuangkan aspirasi mereka. Calon konstituen harus mampu menilai siapa dan partai politik mana yang paling bersih dengan mengambil tolak ukur pada kinerja partai politik dan anggota parlemen saat ini.

Dengan menjatuhkan pilihan yang tepat dalam pemilu nanti, selain arah perjalanan bangsa dapat kembali diluruskan, juga merupakan kontribusi strategis terhadap upaya penyederhanaan partai politik secara gradual, serta ikut memastikan bahwa mereka yang nantinya terpilih menjadi wakil rakyat adalah politisi yang benar-benar dapat mewakili aspirasi dan suara konstituennya. * * *


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: